Ketua ABPEDNAS Minta Bengkok Di Lelang

Hits: 236

Mediaciber.com.Lamongan – Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Kacangan, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan Jawa Timur, meminta Tanah Kas Desa (TKD) yang berupa bengkok untuk di lelang, hal itu diungkapkan Hadi Siswanto Ketua PAC
Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kecamatan Modo, yang juga Ketua BPD Kacanagan.

Hadi mengatakan jika selama ini khususnya desa kacangan belum pernah melaksanakan lelang terhadap bengkok atau TKD, bahkan Kepala desa beserta perangkatnya selain sudah menerima gaji dari Anggaran Dana Desa (ADD), masih mengelola bengkok secara utuh.

“Lazimnya bengkok itu dilelang dengan membentuk panitia lelang, hasil lelang masuk ke rekening desa, yang kemudian bisa digunakan untuk tunjangan Kades dan perades, serta dapat meningkatkan PAD yang dapat dipergukan juga untuk kebutuhan desa sesuai dengan rencana desa.” Terangnya.19/6/21.

Menurut Hadi Gaji kepala desa (gaji kades) sebenarnya sudah diatur pemerintah pusat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Pasal 81 PP tersebut, penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dianggarkan lewat APBDesa yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

“Besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit setara 120 persen dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a,” bunyi Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam ADD sendiri, selain gaji yang diperuntukkan untuk kades (gaji kades), PP tersebut juga mengatur skema dan besaran penggajian untuk posisi sekretaris desa dan perangkat desa lain.

“Jika ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3).

Namun demikian, PP tersebut hanya mengatur terkait besaran minimum gaji yang bisa diperoleh perangkat desa.

Gaji perangkat desa bisa lebih tinggi tergantung dengan kebijakan masing-masing kepala daerah, dalam hal ini bupati atau wali kota.

Sementara itu, dalam Pasal 100 PP Nomor 11 Tahun 2019, kepala desa juga menerima penghasilan lain selain gaji tetap dari pemerintah. Pendapatan kades tersebut berasal dari pengelolaan tanah desa.

Selain itu terkait penghasilan Kades beserta perangkatnya juga sudah diatur dalam sejumlah Peraturan Bupati, Seperti Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang sah bagi Kepala desa dan Perangkat desa.

Hingga berita ini tayang Kepala desa Kacangan dukonfirmasi melalui WhatsAppnya pribadinya belum ada jawaban.(red)

Direkomendasikan untukmu

About the Author: Laporan Yono

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Arep nyolong yo.. !!