Dipungut Biaya Rp.100.000 Pembuatan Dokumen kependudukan, Masyarakat Jangan Takut Untuk Melapor

Mediaciber.com Sampang, Baru Baru ini Beredar kabar untuk seluruh Masyarakat agar mengganti Kartu keluarga (KK) Lama dengan Yang Baru, Dengan Kabar itu Di manfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk Menawarkan jasa Pengurusan dengan mengambil ke untungan untuk keuntungan pribadi dan tentunya untuk memperkaya diri dengan Meminta Sejumlah uang Rp. 100.000.
Jika ada Perbuatan oknum itu tentunya telah menabrak Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, hal itu diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda.

Mengacu pada Pasal 95B, ada sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp 75.000.000.
Berikut bunyi pasal 95B UU Nomor 24 tahun 2013:
“Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi. Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Salah satu warga Dusun Bere’ Lorong Yang Tak mau dipublikasikan identitasnya Mengatakan, Saya nggak memperbaharui KK pak, Tapi memang bener kabar itu, tetangga saya ini sebelah Hanya memperbaharui diminta Rp. 100.000, Saat awakmedia Pergi Ketetangga yang dimaksud kebetulan Orangnya tidak ada,
Lalu awak mediaciber.com Mencoba mengklarifikasi Ke kepala desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang,

Abah Syukron Sapaannya Menuturkan, selama ini pihak pemerintah Desa tidak pernah menyuruh Untuk masyrakat mengganti KK Lamanya melalui oknum oknum yang tidak bertanggung jawab, Namun yang di perbaharui itu KK tahun 2016 kebawah Biar singkron Niknya, namun Bukan Untuk Bantuan sebagaimana isu yang beredar.
” Saya berharap masyarakat mengurus melalui Perangkat desa, itupun kalau masyrakat mau, Namun KK tahun 2016 kebawah” tuturnya Di balik telfon seluler Jum’at (16/10/20).

Baca :  LSM GMBI Distrik Sidoarjo Wilter Jawa timur Tolak RUU HIP

Dia Menambahkan, Pihaknya mau meluruskan Isu yang beredar, memang Ada arahan Untuk Memperbaharui untuk Kenyamanan Masyarakat juga tentunya, agar Semua Masyarakat memiliki Dokumen kependudukan yang Lengkap dan singkron Nomer induk kependudukan (NIK) nya,
Pihaknya Berharap, Kepada semua Masyarakat Kalau mau mengurus Masalah dokumen kependudukan, KK, KTP, Atau apa saja, supaya melalui Pemerintah desa, Itupun Masyarakat Mau apa tidak, pihaknya Siap membantu dan tidak akan Dipungut Mahal seperti itu sehingga tidak Salah informasi.

Pihaknya juga Tidak bertanggung Jawab atas apa yang Di lakukan oleh Oknum yang untuk Memperkaya dirinya,
“Saya tidak bertanggung jawab atas oknum yang Menawarkan jasa mengurus dokumen kependudukan yang meminta mahal, Masyarakat yang mau ngurus dokumen langsung ke Kantor desa Saja” imbuhnya.

Jika masyarakat menemukan adanya oknum nakal yang meminta sejumlah uang untuk pengurusan dokumen kependudukan, maka jangan ragu untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. (Mansur)

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Arep nyolong yo.. !!