Kam. Nov 21st, 2019

MEDIA CIBER

Selalu Bijak & Beradap

Harus Secara Trasparan Dan Terbuka Untuk Pengelolaan Bengkok Harus Dilelang 

2 min read

 

Mediaciber.com.Bojonegoro – Pelantikan 154 Kepala Desa (kades) baru, seharusnya menjadi momentum menata Tanah Kas Desa (TKD) atau bengkok. Setiap Desa memiliki bengkok yang luasnya bervariasi. Sebab, praktek di lapangan masih ditemukan bengkok yang dikelola aparatur Desa. 6-09-2019

Semua Kades diminta harus memahami regulasi tentang desa, supaya agar tidak menyalahi aturan terkait mekanisme bengkok. Sebab, pengelolaan bengkok melalui lelang dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tata kelola bengkok sudah diatur Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa. Dan Perbup Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro Djuwana Poerwiyanto mengatakan ” agar kades beserta perangkatnya tidak terjerat kasus hukum, sebaiknya pengelolaan bengkok tetap mengacu regulasi.ucapnya.

Sebelum ada Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), kades dan perangkat mendapatkan bengkok. Sebagai imbalan kinerja mereka melayani masyarakat. Namun, setelah ada dana transfer yang bersumber dari APBN itu, bengkok ditarik desa.

Dan, gaji kades beserta aparatur desa dari APBDes. Sedangkan, pengelolaan bengkok harus dilelang. Hasilnya dimasukkan dalam APBDes. ’’Meskipun nanti muaranya juga untuk tambahan tunjangan kades dan perangkatnya, tapi alurnya harus sesuai regulasi,’’ ujar Djuwana.

Dia menambahkan, terkait bengkok sudah diatur dalam Perbup Nomor 18 Tahun 2017. Kemudian, untuk hasil pengelolaannya juga sudah diatur dalam Perbup Nomor 46 Tahun 2018. Sehingga, bagi kades yang baru dilantik bisa mengacu regulasi tersebut dalam pengelolaan TKD.

Karena di lapangan, menurut Djuwana, ada pengelolaan bengkok masih menjadi kewenangan oknum kades atau perangkat desa. Lalu, disewakan dan hasil sewa masuk APBDes. Meski kades dan perangkat beralasan menyewa tanah bengkok tersebut, namun diduga tanpa melalui lelang terbuka.

Baca :  Kades Pilihan Masyarakat Desa Tonjong Nur Hakim

Teknis lelang, menurut mantan Camat Balen itu, menggunakan payung hukum peraturan desa (perdes). Atau minimal peraturan kepala desa (perkades) salah satu isinya tentang surat keputusan (SK) panitia lelang. Karena, desa juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan TKD. Jika terlalu diatur dalam perda, mayoritas desa mengaku memiliki hak otonom yang mengatur desanya.

’’Sepenuhnya menjadi kewenangan desa. Sehingga jika terjadi sesuatu yang bertanggung jawab tetap kepala desa,’’ imbuh Kabid Bina Desa Dinas PMD Bojonegoro Ira Mada Maulida. ( Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *