Gebrakan Bupati Di 100 Hari Kerja & Isu Mutasi

Media Ciber.Com Jombang , Mundjidah Wahab Bupati Jombang dan Sumrambah Wakil.Bupati Jombang, Tancap gasng bergerak cepat guna membenahi ‘mesin’ pemerintahannya. Di waktu 100 hari kerja ini dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan internal pasca dilantik 25 September 2018 lalu
Isu Perampingan dan mutasi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Jombang menjadi pintu masuk pasangan Bupati dan Wabup periode 2018-2023 ini untuk melakukan perombakan secara besar-besaran. Bahkan, tidak hanya OPD yang terlibat perampingan, rumor yang beredar perombakan ini akan terjadi hampir di seluruh OPD.

Kabar rencana perubahan kelembagaan itu sudah mendapatkan ‘restu’ dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Beberapa waktu lalu, Bupati Mundjidah dan Wabup Sumrambah dikabarkan sudah menghadap KASN di Jakarta untuk rencana perubahan kelembagaan tersebut.
Pemkab Jombang yang saat ini tengah ngotot menyorong Rancangan Peraturan Daerah (Paperda) perubahan kelembagaan ke DPRD Jombang. Sehingga, dengan berubahnya regulasi tersebut, nantinya Bupati Mundjidah dan Wabup Sumrambah bisa dengan leluasa untuk memainkan ‘bidak catur’ atau mutasi.dengan Anti PungLi
Jadi prosedurnya Pemkab mengajukan Raperda setelah itu dibahas di Banmus, kemudian di Paripurnakan. Dari itu kemudian Dewan menerima atau tidak, baru akan ada pandangan akhir dari dewan,” kata Kepala Dinas Kominfo Budi Winarno, saat dikonfirmasi melalui sambungan ponselnya, Rabu (31/10/2018).
Jika Raperda Perubahan Kelembagaan itu disetujui kalangan legislatif, secara otomatis Bupati boleh melakukan mutasi. Sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang mengatur gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri.Selama mendapat persetujuan Mendagri, tidak ada masalah. Jadi proses kelembagaan ada, di MenpanRB disetuji atau tidak. Kalau nanti disetujui dan sudah ada penetapan diajukan ke Mendagri. Sekarang masih menunggu Perda,” jelasnya.
Budi Kadis Infokom jombang saatdutanya terkait kapan rencana mutasi itu dilaksanakan ,Ia menyatakan, hal itu bukan ranahnya. Melainkan kewenangan Badan Kepegawaian Daerah Pelatihan dan Pendidikan serta Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Budi juga tak menampik, jika mutasi dalam skala besar itu sah dilakukan, asalkan persyaratan sesuai regulasi sudah terpenuhi.
“Kalau merubah lembaga atau merubah satu orang saja, kan banyak berubah dan itu lumrah. Otomatis kalau lembaganya berubah kan ada penataan personel. Kalau soal besar-kecil itu, melantik satu orang saja bisa menarik lainnya,” tukasnya.

Rencana Mutasi di tubuh Pemkab Jombang, sudah menjadi rahasia umum di kalangan para pegawai. Bahkan, kasak-kusuk akan adanya perombakan dalam skala besar, tak hanya menjadi topik hangat di kalangan para pegawai, melainkan pejabat di berbagai eselon, mulai dari II, III bahkan eselon IV. Ada yang khawatir ( abu)

You may also like...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *